Jakarta, (GemaJakarta) - Waktu yang dinanti-nanti warga tambora untuk bertemu dengan Joko Widodo
akhirnya tercapai juga, kali ini Jokowi datang ke wilayah Tambora yang
merupakan bagian dari salah satu kelurahan yang menjadi prioritas utama penyebaran
kartu Sehat Jakarta tersebut.
Bukan hanya sekadar membagikan kartu sehat, di lokasi tersebut Jokowi juga menyempatkan diri untuk mengunjungi Puskesmas setempat. "Setelah Pademangan Timur, sekarang giliran Tambora. Saya juga sempat melihat-lihat puskesmas setempat sekaligus mengecek kesiapannya," ujar Jokowi, di sela-sela kunjungannya di Kelurahan Tambora, Jakbar, (10/11)
"Di samping itu, kalau untuk keperluan data, kita punya Biro Pusat Statistik (BPS) yang sudah mencatat jumlah warga miskin dan yang rentan miskin. Sedangkan kalau untuk biaya kontrol data, semuanya di-cover oleh APBD. Anggarannya itu sekitar Rp800 miliar," ungkapnya.
Dalam hal ini, Pemrov DKI Jakarta akan mengeluarkan 3.000 kartu, untuk tahap pertama yakni pada bulan November hingga desember, namun pemerintah kali ini hanya bisa memberikan 4,7 juta warga miskin, atau setara dengan 50 persen dari jumlah penduduk warga ibukota.
Penentuan daerah prioritas berdasarkan tingkat kepadatan penduduk dan wilayah kumuh. Dengan kartu sehat para pemiliknya dapat berobat gratis di puskesmas, atau rawat inap di rumah sakit umum daerah (RSUD) kelas tiga. Selain tanpa biaya, pasien rawat inap juga akan dirujuk ke RSUD kelas dua apabila ruang di kelas tiga sudah tak lagi tersedia.
Jokowi berharap melalui pembagian kartu sehat jakarta tersebut masyarakat DKI dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang baik, sehingga kualitas kesehatan warga Ibukota akan meningkat.
Reporter : Nurhalim
Bukan hanya sekadar membagikan kartu sehat, di lokasi tersebut Jokowi juga menyempatkan diri untuk mengunjungi Puskesmas setempat. "Setelah Pademangan Timur, sekarang giliran Tambora. Saya juga sempat melihat-lihat puskesmas setempat sekaligus mengecek kesiapannya," ujar Jokowi, di sela-sela kunjungannya di Kelurahan Tambora, Jakbar, (10/11)
"Di samping itu, kalau untuk keperluan data, kita punya Biro Pusat Statistik (BPS) yang sudah mencatat jumlah warga miskin dan yang rentan miskin. Sedangkan kalau untuk biaya kontrol data, semuanya di-cover oleh APBD. Anggarannya itu sekitar Rp800 miliar," ungkapnya.
Dalam hal ini, Pemrov DKI Jakarta akan mengeluarkan 3.000 kartu, untuk tahap pertama yakni pada bulan November hingga desember, namun pemerintah kali ini hanya bisa memberikan 4,7 juta warga miskin, atau setara dengan 50 persen dari jumlah penduduk warga ibukota.
Penentuan daerah prioritas berdasarkan tingkat kepadatan penduduk dan wilayah kumuh. Dengan kartu sehat para pemiliknya dapat berobat gratis di puskesmas, atau rawat inap di rumah sakit umum daerah (RSUD) kelas tiga. Selain tanpa biaya, pasien rawat inap juga akan dirujuk ke RSUD kelas dua apabila ruang di kelas tiga sudah tak lagi tersedia.
Jokowi berharap melalui pembagian kartu sehat jakarta tersebut masyarakat DKI dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang baik, sehingga kualitas kesehatan warga Ibukota akan meningkat.
Reporter : Nurhalim