Mathius Awoitauw Akhirnya DItetapkan Sebagai Bupati Jayapura Periode 2017-2022

Dr.Yohanis Anthon Raharusun, SH.MH selaku Pengacara Mathius Awoitauw SE.Msi, di Mahkamah Konstitusi, Senin (23/10/2017). 

NEWSGEMAJAKARTA.COM, Jakarta - Akhirnya hasil sidang perkara perselisihan pemilihan kepala daerah (PHP kada) Kabupaten Jayapura yang diajukan Jansen Monim dam Abdul rahman Sulaiman, (Perkara Nomor 58/PHP.BUP-XV/2017), Godlief Ohee dan Frans Gina (Perkara Nomor 59/PHP.BUP-XV/2017), serta Yann dan Zadrak Afasedanya (Perkara Nomor 60/PHP.BUP-XV/2017) tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK), di Jakarta (23/10/2017) siang.

Dalam kesempatannya, Dr.Yohanis Anthon Raharusun, SH.MH selaku pengacara Mathius Awoitauw SE.Msi mengatakan Keputusan MK yang disampaikan dalam pekara 58,59,60/PHP.BUP-XV/2017, bahwasanya pasangan Mathius Awoitauw SE.Msi dan Giri Wijayantoro dinyatakan sebagai Bupati dan wakil bupati terpilih Jayapura periode 2017-2022.

“ini jelas harus dihormati oleh semua pihak, bahwanya selama ini pilkada Jayapura sudah menjadi perhatian publik masyarakat Papua terutama Kabupaten Jayapura,” ujar Anthon yang ditemui oleh awak media sesuai sidang berakhir, Senin (23/10/2017) sore.

Oleh karena itu, lanjut Anthon, Putusan MK hari ini merupakan kemenangan dari Kab.Jayapura oleh karena itu kedepannya tugas dan tanggung jawab dari bupati terpilih itu bisa membangun pembangunan disana dan biasa menyejahterakan masyarakat di Jayapura,” ungkapnya lagi.

“Seperti yang tadi kita sudah dengar Mathius Awoitauw SE.Msi selaku bupati terpilih mengucapkan terima kasih kepada masyarakat di Jayapura yang telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk melanjutkan pembangunan di Jayapura,” Ujarnya lagi.

Menurutnya, kita perlu memberikan apresiasi kepada bupati terpilih karena bagaimanapun suara rakyat itu sangat menentukan bagi suatu kemenangan untuk seorang bapak Bupati. Terlepas dari adanya pro dan kontrak yang terpenting saat ini, masyarakat bisa merasakan kemenangan di seluruh kab.Jayapura.

“Saya selaku kuasa hukum menghimbau agar konflik yang terjadi adanya perbedaan pendapat maupun terjadi pro dan kontrak selepas Pilkada supaya kita akhiri saja,” Pungkasnya mengakhiri. (Rika)