Seperti diberitakan media massa Gubernur Banten Wahidin
Halim mengaku akan tetap melanjutkan program kesehatan gratis menggunakan Kartu
Tanda Penduduk elektronik (E-KTP).
Meskipun, Kementerian Kesehatan telah menyurati Pemprov
Banten untuk mengintegrasikan program tersebut dalam program jaminan kesehatan
nasional (JKN).
“Kita tetap mengintegrasikan, hanya persoalan yang belum
dapet BPJS mau diapain? Kita pun setiap tahun mengeluarkan dana untuk BPJS,
tapi masih ada yang belum tercover,” ujar Gubernur Banten usai memimpin rapat
awal bulan bersama OPD di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Provinsi Banten, Senin (5/3/2018).
Ketua KPW Rekan Indonesia KPW Banten, Rijal dalam keterangan
persnya di Pamulang, Tangerang Selatan Hari ini (6/3/2018) menyatakan mendukung
penuh kebijakan gubernur Banten ini, kami bahagia dan merasa bersyukur gubernur
bisa sejalan dengan kehendak rakyat Banten terkait urgensi diberlakukannya
jamkesda di Banten.
Menurut Rijal, keputusan ini sangat tepat dan ditunggu oleh
masyarakat Banten terutama warga miskin. Banyak pengalaman Rekan Indonesia KPW
Banten dalam mendampingi pasien miskin yang terbentur regulasi BPJS sehingga
tidak dapat dijamin pembiayaan kesehatannya melalui JKN.
"Kami pernah beberapa kali mendampingi masyarakat di
rumah sakit, bahkan kejadian terbaru saat kami mendampingi balita Almarhum
Fathan asal Lebak Banten. Saat berobat di Rumkit Fatmawati, waktu itu org tua
pasien yang hanya kuli serabutan belum punya BPJS dan untuk mendaftar terbentur
regulasi permenkes no. 28/2014" papar Rijal.
"Sehingga orang tua almarhum harus membayar sekitar 39
juta karena tidak paham skema Dan alur menjadi peseta BPJS gawat darurat, kami
usahakan sampai telepon kepala dinas kesehatan Lebak, kepala dinas sosial Lebak
untuk menanggung biaya, semua tidak bisa karena terbentur aturan BPJS no 1
tahun 2015, alasan kedua jamkesda belum disahkan karna gubenrur masih menunggu
surat balasan dr menkes" Rijal menjelaskan.
Oleh sebab itu Rijal dan seluruh kader Rekan Indonesia
sangat mengapresiasi keputusan gubernur ini dan siap mendukung serta mengawal
kebijakan gubernur Banten Wahidin Halim yang akan menjalankan pengobatan gratis
dengan E-KTP.
"Kami apresasi dan kami akan ada digarda depan untuk
berjalannya program ini, bahkan kami siap datang untuk berhadapan dengan mentri
kesehatan" tutup Rijal.
