“Sebenarnya kalau KPK mau membantu BPJS TK, jangan dari saving-nya. Dari perilaku orang-orang di sini saja, pada main atau tidak. Kalau pada main tangkap saja,” tegasnya.
Poempida Hidayatulloh melanjutkan, Dewan Pengawas pernah mendapatkan informasi ada pihak internal BPJS TK yang bermain.
Pihak tersebut mencoba menggunakan peran-peran strategisnya untuk kepentingan pribadi maupun segelintir orang. Akan tetapi pada saat proses investigasi, Dewan Pengawas tidak menemukan cukup bukti.
“Kalau KPK ingin mengecek apakah ada aliran-aliran berupa kick back silahkan saja. Uang Rp320 triliun bukan sesuatu yang kecil. Karena moral hazardnya itu ada pada orang-orang yang mengelolah,” tantang mantan politisi Partai Golkar itu.
Poempida kemudian mencontohkan persoalan lain yang sebelumnya pernah terjadi di BPJS TK. seorang oknum menarik iuran BPJS dari pekerja tetapi tidak disetorkan ke BPJS TK melainkan disisipkan ke kantong pribadi.
Untuk itu yang bersangkutan diberi sanksi pemecatan, tetapi tidak diberi sanksi pidana. Terkait hal tersebut Dewan Pengawas telah menekankan agar diproses secara hukum tetapi hingga saat ini tidak ada tindak lanjut.
“Prosesnya sudah kita tekan tapi di sini kalau urusan pidana saling protek. Karena menurut mereka dapat menurunkan kepercayaan publik. Itu yang bahaya. Kalau menurut saya, justru terbalik. Penjarakan saja orang-orang yang kacau. Jadi, tinggal orang-orang yang bersih saja yang ada,” tekan Poempida. (dar)
