Saeful Bahri menilai dengan akan
terlaksananya pelaksanaan peresmian Interchine Cikande diduga ketidakberesan
atas pelaksanaan pembebasan lahan tersebut. Ia pun menyayangkan Bupati Serang
yang tidak Kooperaktif.
“Kami dari Perkumpulan Gerakan Moral
Anti Kriminalitas ( GMAKS ) sangat menyayangkan kepada bupati Serang atas tidak
ada kooperatif untuk memberikan surat jawaban secara tertulis terkait
Permohonan Pembayaran Tanah seluas kurang lebih 786 M2 dengan SPPT No.
006.0537.0 yang terbangun untuk jalan interchange Cikande oleh Pemda Kabupaten
Serang tertanggal 01 Februari 2017 yang diserahkan dengan tanda terima 07
Februari 2017 yang hingga sampai saat ini belum ada jawaban secara tertulis.” Ujarnya
kepada Media ini, Rabu (2/5/2018)
Dikatakannya, Ia selaku yang
diberikan kuasa oleh pemilik lahan tertanggal 31 Januari 2018 untuk melakukan
klarifikasi terkait hal itu sangat kecewa, diduga bupati tidak ada upaya
untuk menghormati hak masyarakat dengan memberikan jawaban secara tertulis atau
mengundang kepada pemilik lahan untuk melakukan pengecekan kelapangan tentang
kebenaranya. Dan tiba - tiba besok tanggal 02 Mei 2018 akan dilaksanakan
peresmian interchange Cikande.
“Dalam hal ini diduga Pemkab. Serang
tidak berupaya untuk meluruskan dugaan permasalahan yang ada dan tidak
mengindahkan hak masyarakat yang merasa memiliki bukti kepemilikan, mengingat
program tersebut dibiayai oleh pemerintah dan sudah seharusnya tidak ada
permasalahan sedikitpun sebelum diserahkan kepada pihak pengelola.” Bebernya.
Adapun tuntunan yang disampaikan
Ketua Umum Lembaga Perkumpulan Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) Saeful
Bahri adalah sebagai berikut :
1.
Meminta Bupati Serang agar
menghargai hak masyarakat pemilik lahan.
2.
Meminta Bupati dengan jabatannya
agar peduli dan kooperatif terhadap permasalahan yang ada di wilayah kabupaten
Serang. Mengingat jabatan bupati terpilih dan menjabat ada turut serta
masyarakat.
3.
Meminta Bupati Serang agar segera
menyelesaikan terkait lahan masyarakat yang diduga belum dibayar.
