JAKARTA - Beredarnya selebaran di medsos yang berisi susunan pengurus baru DKM Masjid Raya KH Hasyim Asyari Jakarta direspon kritis oleh PW GP Ansor DKI Jakarta yang mengingatkan agar masjid milik Pemerintah DKI Jakarta tidak disusupi unsur dan paham radikalisme.
"Masjid Raya KH Hasyim Asyari selain menyandang nama besar ulama NU yang dikenal moderat dan rahmatan lil 'alamiin, juga dibiayai oleh APBD yang notabene bersumber dari pajak rakyat. Jangan sampai masjid yang dibangun oleh uang rakyat, malah disusupi paham radikalisme yang akan menggoyang sendi - sendi Pancasila dan NKRI", tegas Ketua PW GP Ansor DKI Jakarta, H. Saiful Rahmat Dasuki dalam rilis yang diterima redaksi di Jakarta, Sabtu (5/9/2020).
Menurut Saiful, Pemprov DKI harus melibatkan kementerian agama dan ormas - ormas Islam dalam menyusun kepengurusan DKM Masjid Raya KH Hasyim Asyari.
"Bahkan kalau perlu, Gubernur DKI Jakarta harus melibatkan BNPT dan BIN untuk menyaring dan meneliti nama - nama pengurus yang diduga berpaham radikal", papar Saiful.
GP Ansor berharap Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi susunan pengurus DKM yang saat ini telah beredar di medsos.
"Kami siap memberikan saran dan masukan kepada Pemprov DKI Jakarta terkait kepengurusan DKM Masjid Raya KH Hasyim Asyari", tandas Saiful.
GP Ansor DKI Jakarta berharap Masjid Raya KH Hasyim Asyari menjadi pusat mercusuar dakwah Islam rahmatan lil 'alamin yang semakin memperkokoh NKRI dan ajaran Islam ahlussunnah wal jamaah. (Andre Hans)
