Gema Jakarta, Jakarta — Masih banyaknya Rumah Sakit yang memberikan informasi sesat pada pasien, terutama terkait pelayanan dan BPJS, hal ini menjadi perhatian serius Ketua Kolektif Pimpinan Daerah (KPD) Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia untuk wilayah Jakarta Barat, Hardianto, Minggu (7/03/21).
Hardianto yang akrab disapa Ato menghimbau agar rumah sakit, baik swasta maupun negeri tidak memberikan informasi sesat kepada pasien, karena Tim Rekan Indonesia masih banyak menemukan persoalan terkait pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan yang informasinya diberikan ke pasien secara tidak benar.
“Kita banyak menerima keluhan dari masyarakat, khususnya pasien yang kita advokasi diseputaran pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan di Jakarta Barat,” Ungkap Ato pada awak Media.
Dikatakan Ato, kasus yang menonjol di Jakarta Barat ini adalah persoalan jaminan kesehatan. Sebab, masyarakat masih tidak tahu pengobatan mana yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
“Seperti yang kita advokasi baru-baru ini, ada bayi yang harus dioperasi, pihak rumkit dengan tegas mengatakan biaya operasi tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan, padahal pasien adalah peserta BPJS mandiri Klas 1, jadi kita melakukan chek and rechek ke BPJS Kesehatan, ternyata biaya operasi tersebut ditanggung oleh BPJS Kesehatan Jakarta Barat” Papar Ato.
Ato juga menambahkan, pihak rumah sakit dan BPJS Kesehatan harus kencang melakukan kordinasi. Sebab, masih banyak sekelumit masalah jaminan kesehatan yang menghambat penangan pasien dalam akses kesehatan.
“Padahal ini menyangkut nyawa manusia. Kita berharap, kendala-kendala teknis seperti ini, seminim mungkin terjadi. Tapi, banyak fakta kita lihat, masih marak terjadi di rumah sakit di Jakarta Barat, kita tidak mau sebut namanya,” jelas Ato.
Pemangku kebijakan dalam hal ini Wali Kota, Suku Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan di Jakarta Barat memiliki peran strategis dalam memberikan evalusai dan menerima kritikan dari masyarakat seputaran kesehatan.
“Para para pejabat yang berkepentingan harus bisa mengawasi masalah yang ada ditataran bawah dan memperbaiki kemampuan birokrasi kesehatan agar SDM dan mutu pelayanan kesehatan bisa semakin baik untuk masyarakat kedepannya,”ucap Ato. (wil)
