 |
| Komunitas Supir Truk Sumsel |
PALEMBANG - Komunitas sopir truk PPTI Palembang bersama Forum Komunikasi Pengemudi Sumsel Bersatu (FORKOM), berkomitmen mendukung kebijakan Pemerintah dibidang transportasi yaitu dengan turut menciptakan dan menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif dan tertib berlalu lintas sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para sopir dan membatu peningkatan ekonomi nasional.
“Keamanan yang kondusif dan tertib berlalu lintas adalah bagian dari jaminan kelancaran transportasi untuk kesejateraan anggota dan meningkatkan perekonomian nasional,” terang Mustofa selaku Ketua PPTI Korwil Palembang merangkap Ketua Forum Komunikasi Pengemudi Sumsel Bersatu (FORKOM) disela kegiatan aniversary salah satu komunitas Pengemudi Palembang Komplek Griya Kramat Indah Blok. M No.1, Tl. Kramat, Palembang, Kamis, (05/10/2023).
Untuk itu, sambung Mustofa, Komunitas PPTI Korwil Sumsel bersama Forkom menolak segala bentuk aksi anarkisme dalam penyampaian aspirasi apabila ada kebijakan yang kurang pas untuk para sopir.
Dikatakannya, Pemerintah telah membuat aturan tentang kendaraan atau truk Over Dimension Over Loading (ODOL) yang membatasi berat muatan atau tonase yang sebenarnya bertujuan baik. Karena beban muatan menjadi lebih ringan, begitu juga dengan biaya operasional yang menjadi lebih murah.
"Kami sangat mendukung aturan dari Pemerintah tentang ODOL ini, tapi konsumen juga harus di edukasi agar mengerti dan mentaati aturan ini, sehingga tidak ada pelanggaran di lapangan,” jelas Mustofa
Sekretaris Forkom, Teguh menambahkan aturan ODOL diharapkan tidak diberlakukan sepotong-sepotong tetapi diberlakukan secara menyeluruh. Termasuk sistem pasar (konsumen) diberi edukasi. "Kalau aturan ODOL diberlakukan tapi konsumen tidak edukasi, nanti akan muncul gejolak persaingan," katanya.
Terkait dengan pandangan Komunitas Pengemudi Sumsel dalam menyikapi pemilu 2024 pihaknya akan mengajak seluruh anggota untuk turut berkontribusi secara positif yakni mendukung berjalannya tahapan pemilu agar dapat berlangsung dengan aman dan damai.
“Perbedaan sangatlah wajar sebagai implementasi dari demokrasi, siapa pun yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden maupun anggota legislatif harus diakui sebagai hasil Pemilu yang sah, Oleh karena itu PPTI Palembang dan Forkom Sumsel tetap akan menjalin dan mempererat tali silaturahim antar sesama dan organisasi akan bersikap netral tidak memihak pada salah satu golongan atau partai apapun," pungkas Teguh, baru-baru ini. (ril)
