 |
| Pelayaran Rakyat (PELRA) |
JAKARTA - Pelayaran Rakyat sebagai warisan armada nasional sejak ribuan tahun berdasarkan sejarah pelabuhan dan armada PHINISI dengan keberadaan pelabuhan Giri, Gresik, Pelabuhan Makasar, Pelabuhan Banten Lama, Pelabuhan Sunda Kelapa, Pelabuhan Cirebon dan pelabuhan lainnya. Sejak 1.112 M hingga masa kejayaan Nusantara 1300 - 1.800 M, bahkan sejak sebelum Masehi berdasar literasi sejarah berbagai bangsa.
Sebagaimana diketahui,Pemerintah telah menetapkan regulasi yang baik diantara nya UU Pelayaran, UU Pelabuhan maupun UU Cipta Kerja dan diperkuat lagi dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat, yang merupakan upaya perjuangan berbagai pihak yang pemerhati dan para penerus generasi pelaku usaha pelayaran rakyat.
Sejalan dengan hal demikian, upaya Sinergi dilakukan pertemuan di Kantor Pusat Pelindo, pada Jumat (6/10/2023) dengan di hadiri oleh Direktur Pelindo, Dewan Pimpinan Pusat Pelayaran Rakyat (DPP PELRA), Pusat Koperasi Pelayaran Rakyat (PUSKOPELRA), SVP Komersial Pelindo, DGM Regional 2 Pelindo, GM Sunda Kelapa.
Pelindo selaku fasilitator pelabuhan yang ditunjuk Pemerintah dalam pengelolaan kawasan pelabuhan di Indonesia sangat konsen dalam pengembangan dan dukungan penguatan pelayaran rakyat, sebagai mana disampaikan Direktur Pelindo, Putut Sri Muljanto
"Kami Pelindo sangat konsen dan mendukung upaya agar PELRA dapat bertahan berkembang di tengah kondisi perkembangan armada pelayaran yang saat ini terjadi," ujar Putut. Ia juga menambahkan, bahwa Pelindo telah mengusulkan upaya pendayagunaan armada Pelra dalam mendukung logistik nasional terutama di daerah terpencil dan Pulau-pulau dimana armada kapal besi tidak mampu menjangkau.
Selain itu, Pelindo juga berupaya membantu dalam melakukan penerapan K3 bagi armada maupun pekerja yang terkait Pelra serta akan mengintsipkan komunikasi sinergi diantara nya kerjasama penggunaan galangan kapal milik Puskopelra yang ada di berbagai daerah dalam upaya mempermudah armada kepanduan maupun armada kapal lainnya milik Pelindo dalam melakukan perawatan maupun Dock.
Sementara itu, H. Abdullah, Ketua Umum DPP PELRA, menyampaikan, bahwa Pelra sangat mendukung dan berharap sinergi yang baik antara Pelindo dengan Pelra dilanjutkan dengan program-program kerjasama yang saling mendukung sesuai kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan Pemerintah dalam penguatan Pelayaran Rakyat.
Hal senada juga disampaikan, Subhan Hadil, selaku Badan Pengawas Pusat Koperasi Pelayaran Rakyat, ada beberapa hal yang lerlu diperhatikan, diantaranya terkait penetapan kawasan Heritage Sunda Kelapa yang telah ditetapkan beberapa tahun lalu oleh Menteri BUMN, Gubernur DKI Jakarta dan Direktur Utama Pelindo.
"Itu semua agar segera di realisasikan baik berbentuk Galeri PHINISI, bahkan sesuai harapan Pelra, baik Kementrian dan Pelindo dapat membantu Puskopelra dalam penyiapan realisasi Musium Kapal PHINISI Nusantara dan Kapal Edukasi PHINISI Nusantara," bebernya.
Tentunya, lanjut Subhan, itu sebagai pusat Edukasi dan Pusat Rekam jejak sejarah bangsa di area Pelabuhan Sunda Kelapa. Dimana hal tersebut dapat memberi manfaat yang luar biasa dan memperjelas Visi Maritim Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Ditempat sama, GM Sunda Kelapa, Agus Edi, merasa sangat senang dengan adanya upaya sinergi semua pihak dan berupaya dalam dukungan Pelindo,diantaranya akan secara rutin menyiapkan agenda dialog santai dalam percepatan Kawasan Heritage di Pelabuhan Sunda Kelapa dengan berbagai pihak, baik DPP Pelra, Puskopelra, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta dan pelaku seni dan pencinta Budaya.
Bahkan, juga sudah menyiapkan agenda penataan kawasan diantaranya tanggul pelabuhan yang sesuai penguna Pelra harapkan dan menyiapkan pengerukan pelabuhan Sunda Kelapa dalam waktu dekat ini.
"Tentunya, hal ini guna menghindari banjir siklus banjir pelabuhan Sunda kelapa dan secara keselurahan pengerukan alur maupun dermaga akan dlakukan di tahun 2024," tutupnya.
Reporter : Daeng Mansur
