 |
| Tuntutan PPPK Provinsi DKI Jakarta |
Jakarta - Tuntutan penyetaraan TPP P3K Provinsi DKI Jakarta semakin memperlihatkan perkembangannya berdasarkan pantauan media. Termonitor sejak bulan Agustus 2024 dengan munculnya petisi yang menuntut kesetaraan kesejahteraan P3K dengan PNS DKI Jakarta yang hingga berita ini dirilis terus bertambah hingga mencapai 3.773 tanda tangan yang diramaikan oleh pemberitaan tentang petisi pada berbagai media.
Disusul pada bulan Oktober, intensitas pemberitaan TPP kembali marak saat jelang hingga pelaksanaan rapat anggaran dengan DPRD DKI Jakarta sebagaimana diangkat berbagai media 24 Oktober lalu dengan tajuk TPP Pegawai P3K di Jakarta Tahun Depan Berpeluang Naik.
"Kami melihat para ASN yang berstatus sebagai P3K pada faktanya memiliki beban kerja yang relatif sama dengan yang berstatus sebagai PNS," kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Ismail dalam keterangannya, Kamis, 24 Oktober 2024. Untuk itu, kata Ismail, sudah seharusnya pegawai P3K dan lainnya mendapatkan penyesuaian pendapatan berupa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Mayril Mustofa, koordinator P3K Bidang Teknis saat dikonfirmasi menyatakan bahwa dukungan penyetaraan TPP dari DPRD DKI Jakarta merupakan suatu langkah maju perjuangan. "Terima kasih atas perjuangan Bapak Ibu anggota dewan di DPRD sehingga anggaran penyesuaian TPP disahkan sebesar 1,9 T", ujarnya Senin, 11 November 2024.
Menurutnya, saat ini yang perlu dilakukan selanjutnya adalah mengawal penggunaan anggaran tersebut melalui penyusunan tabel TPP P3K yang tertuang dalam draf Peraturan Gubernur harus sesuai dengan regulasi terutama Permendagri Nomor 15 Tahun 2024. "Besok hari Rabu 13 November 2024, kita ada rapat dengan komisi A untuk membahas skema TPP yang win win solution", tambahnya.
Ia juga memohon kepada Kemendagri untuk menjalankan perannya dalam mengontrol draf Pergub yang diajukan untuk diharmonisasi. "Kami meminta sekali agar Kemendagri bisa memonitor draf Pergub TPP agar sesuai dengan regulasi, jika belum sesuai mohon ditangguhkan", mohonnya.
Ia juga berharap ada Cagub yang perhatian terhadap kesetaraan TPP P3K yang secara terang-terangan diungkapkan dalam program-program yang ditawarkan sehingga lebih memberikan kepastian bahwa rancangan Pergub yang sedang diolah dapat disetujui saat menjabat.
Namun di sisi lain, May juga berpesan kepada para P3K untuk tidak berpolitik praktis. "Saya terus mengingatkan kepada teman-teman P3K untuk tidak berpolitik praktis, karena kita tetap harus menjaga netralitas ASN", jelasnya.
"Permasalahan nanti teman-teman ASN P3K memilih Cagub yang punya program peningkatan kesejahteraan P3K, itu sudah ranah hak asasi sebagai warga negara", tambahnya.
